Riset Nasional Dikoordinasikan Terpusat

KEMENTERIAN Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemen-ristek-Dikti) tengah menyiap-kan peraturan menteri pascaterbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 38/2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 belum lama ini. Menristek-Dikti Mohamad Nasir mengatakan, agenda dan penganggaran penelitian di lembaga pemerintahan bakal dikoordinasikan terpusat melalui Perencanaan Riset Nasional (PRN). Hal tersebut akan diatur dalam peraturan menteri ter-sebut. “Penugasan-penugasan riset nantinya terintegrasi. Peraturan menteri mengatur masalah ko-ordinasi antara kementerian/ lembaga, sedangkan dalam RIRN mengenai fokus risetnya sudah lengkap,” kata Nasir ke-pada di sela-sela kunjungan kerja di Surabaya, jawa Timur, Rabu (11(). Menurutnya, selama ini agen-da riset di berbagai kemen-terian/lembaga tidak terinte-grasi dan tidak fokus. Selain itu, penganggaran dana riset yang tersebar di berbagai lembaga tersebut menjadikan riset tidak optimaL Ia berjanji peraturan menteri yang tengah disiapkan bakal selesal dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan segera sele-sai,” imbuhnya. Perpres RIRN mengamanat-kan, seluruh lembaga riset di kementerianllembaga yang sela-ma ini berjalan sendiri-sendiri, tanpa sinergi, harus dikoordinasikan. Dalam beleid tersebut juga dttetapkan delapan bidang penelitian menjadi agenda riset nasionaL Bidang-bidangnya me-liputi pangan, energi kesehatan, transportasi, produk rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, dan sosial humaniora. Direktur Riset dan Pengembangan Iptek Kemenristek- Dikti Ira Nurhayati Djarot menam-bahkan, penelitian Indonesia seperti mengalami masalah ganda. Pertama, dana riset ter-golong kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain, yakni hanya 0,25% dari PDB atau sekitar Rp25 triliun. Kedua, anggaran yang kecil itu terserak di berbagai lembaga tanpa ko-ordinasi dan sinergi sehingga hasilnya minim. “Kita perlu koordinasi. Dana riset kita sedikit dan tidak ada konsesus bersama sehingga tidak berdampak banyak,” ujanrya. Menurutnya, peraturan men-teri yang tengah disiapkan bakal mengatur mengenai PRN yang akan ditetapkan secara periodik lima tahunan. (Dhk/H-1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.